PATRIOTRAYA.COM: Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi memberlakukan peraturan baru tentang nikah dan rujuk di Kabupaten Bekasi. Yaitu, nikah dan rujuk di luar jam kerja dan bukan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenakan biaya sebesar Rp600.000.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Sesuai Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : Sj/DJ.II/HW.01/3327/2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

"Tarif baru itu sudah berlaku efektif terhitung mulai tanggal 10 Juli 2014 lalu dan sebagian sudah diimplementasikan di lapangan," ungkap Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Shobirin kepada wartawan.

Dia menjelaskan, dengan diberlakukannya peraturan baru tentang nikah dan rujuk, berarti PP No. 48 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama sebelumnya, secara otomatis tidak berlaku lagi.

“Edaran sudah di berikan kepada KUA yang ada di Kabupaten Bekasi dan ini mutlak untuk dilaksanakan dan berharap keberadaan PP tersebut akan membantu perbaikan sistem kerja di KUA, agar lebih berintegritas, sehingga citra Kementerian Agama di mata masyarakat dapat kembali baik,” tegasnya.

Shobirin melanjutkan, nikah dan rujuk gratis masih tetap ada. Di dalam peraturan baru itu, kata dia, masih memuat aturan nikah dan rujuk gratis. "Kalau nikah dan rujuknya jam kerja dan dilakukan di KUA, tetap gratis. Bayar Rp600.000 ribu itu kalau nikahnya di luar jam kerja dan bukan di KUA," katanya.

Dia menambahkan, bagi warga tidak mampu secara ekonomi tidak akan dikenakan biaya, dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat. Sedangkan soal kategori masyarakat yang tidak mampu akan ditetapkan oleh Kementerian Agama.

“Kementerian yang akan mengklasifikasi untuk kategorinya,” ujar Sobirin.

Seperti diketahui, penerapan PP 48 Tahun 2004 dinilai bermasalah. Soalnya, pada praktiknya pelaksanaan PP tersebut ada "kewajiban" memberi semacam uang pengganti transport. Nah, praktik itu menjadi masalah hukum dinilai sebagai gratifikasi. Alhasil, pemerintah merevisinya.

So, kalau mau nikah gratis, NIKAH dan RUJUKnya di hari, jam kerja dan di KUA ya......RED

Kab. Bekasi

Lokalisasi PSK Pasar Seng Makin Subur

PATRIOTRAYA.COM: Lokalisasi wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Seng, Kampung Keramat, Kecamatan Cikarang Utara makin subur saja. Terlebih lagi, konon, PSK eks lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara ikut meramaikan dunia gemerlap di wilayah Kabupaten Bekasi ini.

Read more ...
 

Bekasi Institute: Wakil Bupati Rohim Ungguli Bupati Neneng

PATRIOTRAYA.COM: Pilkada serentak 2017, Bekasi Institute (Center for Public Policy Research) melakukan kajian pemberitaan terhadap para Bakal Calon Bupati Bekasi. Bekasi Institute telah melakukan kajian tentang pemberitaan di media online tentang Bakal Calon Bupati Bekasi di Pilkada 2017.

Read more ...
 

PSK Pasar Seng Tak Kapok Dirazia

PATRIOTRAYA,COM: Pertumbuhan lokalisasi Pekerja Seks Komersil (PSK) Pasar Seng, Kampung Kramat yang makin subur, tidak saja membuat masyarakat sekitar prihatin, tapi juga aparatur Kecamatan Cikarang Utara. Soalnya, pihak kecamatan mengaku belum bisa menindak langsung bisnis haram tersebut.

Read more ...